Hadi menjelaskan, beberapa layanan publik lainnya juga berhasil pulih.
Selain layanan perizinan, layanan lain yang pulih adalah layanan informasi dalam bentuk portal.
“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujar dia.
Saat ini, tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya, tetapi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.
Mulanya, data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah dan ditetapkan dalam proses “karantina”.
“Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” kata dia.
Hadi memastikan setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimaliasi celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.
“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” ujar dia.
Sebagai informasi, PDN diretas sejak 20 Juni 2024. Bobolnya PDN membuat pemerintah dicecar DPR RI.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.
